Bangka Selatan

Aktifitas Tambang di Desa Tepus Diduga Beroperasi Kawasan Hutan Terlarang dan Pemukiman Warga

Foto : Dua unit alat berat (escavator/PC) sedang beroperasi di lokasi tambang tepat di belakang kediaman warga Dusun Kelidang, Tepus. (Jes)

BANGKASELATAN,SpotBerita – Patut menjadi sorotan pihak aparat penegak hukum di daerah terkait persoalan aktifitas tambang pasir timah yang diduga masuk dalam kawasan terlarang.

Bahkan aktifitas penambangan tersebut pun justru cukup dekat dengan lingkungan pemukiman penduduk (warga) setempat.

Hal tersebut terbukti ketika tim media spotberita.com, Sabtu (18/7/2020) siang melakukan giat survai di Dusun Kelidang, Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Pantauan tim media ini di dusun setempat (Kelidang), Tepus siang itu tampak diduga ada aktifitas penambangan pasir timah di area belakang kediaman warga dusun setempat.

Di lokasi itu terdapat 2 (dua) unit alat berat (PC) terlihat sedang beraktifitas menggali bagian tanah kawasan lokasi tambang tersebut.

Di kawasan Dusun Kelidang Desa Tepus Kecamatan Airgegas Basel ini, jika kondisi yang bisa dibilang praktek simbiosis mutualisme antara kepentingan pengusaha pemburu rupiah dan pengrusakan alam lingkungan secara sistematis.Bahkan patut diiduga hingga melibatkan ‘korporasi’ besar dan terjadi secara terang-terangan.

“Kalau wilayah ini memang banyak pemain timahnya bang, kalau yang besar-besar nampung timahnya misalnya Bom-bom, Kelik dan Tam,” cap sumber kami seorang warga setempat (demi keamanan dirinya kami sebut anonim-red), Sabtu (18/7/2020) siang ketemu ditemui tim media di kediamannya di Desa Tepus.

Saat disinggung lebih jauh soal oknum pengusaha yang memiliki alat berat (PC) yang saat ini masih beroperasi di sejumlah lokasi tambang Desa Tepus justru sumber ini mengaku jika pengusaha yang memiliki PC sekaligus pengusaha timah itu tak lain pengusaha asal desa setempat.

“Kalau yang punya PC/excavator itu si Bombom, dia juga yang paling sering nampung timah dari kampung sini,” ucap sumber itu.

Sumber ini pun menyebut, banyak juga calon pembeli timah dari berbagai daerah di Pulau Bangka, terutama dari Pangkalpinang yang memang sengaja datang ke Desa Tepus, yang diketahui justru ada stasiun pengepul timah ini.

“Kalau orang Pangkalpinang mau beli timah ya ke orang-orang tadi,” lanjut sumber.

Tak hanya itu, dalam pantauan media siang itu ada lokasi sangat kuat diduga penambangan timah ilegal yang terletak persis di belakang rumah warga setempat. Mirisnya lagi, penduduk sekitar minim informasi soal faktor keselamatan terkait laka tambang yang sering terjadi.

“Kalau kami cuma jual batako cetak aja pak, harganya 2800 rupiah per keping, enggak tahu soal siapa yang nambang di belakang,” ucap seorang ibu rumah tangga yang memiliki rumah persis di atas area penambangan diduga liar tadi.

Berikutnya media mendapat salah satu respon dari empat konfirmasi yang dilayangkan pada pemangku kebijakan daerah, dan kali ini dijawab oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Basel, Gatot Wibowo.

“Mengenai lokasi dimaksud ditetapkan sebagai WPR, saya pikir dapat dikonfirmasi ke Dinas ESDM Provinsi terkait kewenanganna,” kata dia, Sabtu (18/7/2020) malam.

Gatot bilang, seingat dirinya sewaktu masih di Distamben Pemkab Basel dulu belum pernah mengajukan lokasi dimaksud sebagai/usulan WPR,” terangnya

Sementara untuk izin lingkungan atau amdal, lanjutnya, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan ke DPKPLH terkait yang dimaksud.

“Soal aktivitas tersebut menyumbang ke kas daerah pastinya tidak karena tak berizin/ atau konfirmasi ke DPPKAD untuk lebih jelasnya,” tutup dia.

Terpisah, Camat Air Gegas, Yon mengatakan seingatnya kewenangan masalah pertambangan diputuskan bukan berada di pihaknya, tapi ada di Dinas ESDM Pemprov Babel.

“Kontribusi dari hasil pertambangan di Desa Tepus ke pihak Kecamatan/daerah sampai saat ini tidak ada,” kata Camat.

Ketika disinggung apakah pihak lainnya seperti BUMN/PT Timah pernah memberikan perhatian pada daerah lokasi penambangan, dimana alam lingkungan sudah dirudapaksa dengan terang-terangan, Ia menjawab diplomatis. “Ke kecamatan Airgegas tidak ada, coba cek ke Kades Tepus,” ujarnya.

Sementara menurut Kapolsek Air Gegas, Iptu Fajar saat dikonfirmas melalui pesan singkat (WA) soal adanya dugaan perambahan kawasan hutan di wilayahnya, Ia mengaku sedikit kaget namun tak lupa berterimakasih atas informasi dari spotberita, seraya berjanji akan mengkonfirmasi beberapa pihak.

“Dan jika tidak ditemukan akan kami himbau untuk menghentikan aktifitas,” kata dia, Senin pagi 20/07/2020.

Ia juga menyatakan pihaknya sudah pernah menghimbau
sebelumnya.

“Soal beberapa aktifitas warga yang tidak memiliki ijin di kawasan tersebut,” kata Kapolsek.

Sayangnya pihak Dinas Kehutanan (Dinhut) melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP} wilayah Air Gegas terkesan’bungkam’ atau kepala KPHP Air Gegas, Fahrurozi saat dihubungi tim media ini melalui pesan WA.

Terakhir, sampai berita ini ditayangkan, media masih belum mendapatkan respons dari pihak lainnya yang bersamaan dikonfirmasi agar berita bisa berimbang. Diantaranya adalah, Wakil Bupati Basel, Reza Herdavid, Kabid Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan.

Sekedar diketahui, dalam Pasal 22 UU Minerba disebutkan kriteria WPR (wilayah pertambangan rakyat), yakni merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Jika membahas perihal Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah sebuah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sendiri adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Ciri-ciri dari IPR adalah luas dan investasi terbatas.

Selanjutnya jika menyoal WPR ada dalam Pasal 67 ayat (2) UU Mienrba, yakni Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sementara itu, dengan persyaratan kondisi dari regulasi yang termaktub dalam UU Minerba tersebut. Media menemukan fakta mengenaskan di daerah Bangka Belitung pada umumnya serta Bangka Selatan pada khususnya, yang sama sekali berbeda 180 derajat.(tim)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close