Pangkalpinang spotberita.com — Kawasan Bemban Koba Bangka Tengah sama-sama diketahui merupakan daerah “bidikan utama” para penambang -baik legal maupun ilegal- yang mampu menerbitkan air liur para pebisnis timah di negeri Serumpun Sebalai. Dengan luasan lahan  ±  41.344,26 hektare, tentu deposit timah yang terkandung di hamparan tadi sangat bisa mengatrol taraf hidup para pemburu hedonis dalam sekejap, Selasa 24 Mei 2022.

Tapi itu semua tidaklah semudah itu ferguso (meminjam istilah slang). Fakta menarik lainnya kerap bermunculan tiba-tiba, tatkala ada keinginan dari otoritas pemerintahan memperjelas status lahan yang digadang-gadang oleh beleid Omnibus Law, akan memakmurkan rakyat provinsi Kep. Bangka Belitung. Karena sengaja dicadangkan, ditengah perburuan lahan oleh kolektor timah lokal yang disinyalir karena tersandera oleh modal dari tuan dan puan di smelter, maka kadang jurus dewa mabuk dipakai mereka. 

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan memperhatikan aspirasi daerah, menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. 

Dalam arti demikian, area WPN merupakan salah satu restrict area yang harus ada perizinan khusus untuk sekedar memasuki, apalagi mengeksplorasinya. 

Kawasan WPN Merupakan Problem Bersama Yang Harus Diselesaikan

Anggota DPRD Bangka Tengah Palevi Sahrun pernah mengemukakan bahwa seharusnya permasalahan lahan eks Koba Tin ini sudah saatnya dicarikan solusi bersama secara jitu dan komprehensif. 

“Di akun sosial media saya malah saya terangkan tentang penambangan era PT Koba Tin saat masih memiliki izin. Memang banyak beragam komentar, tapi saya perhatikan kalau sekarang belum ada yang mengambil tanggung jawab soal ini padahal ini sebagai salah satu aset penting daerah,” tutup dia.

Pada kesempatan lainnya, media pernah dapat pernyataan dari mantan Kepala Dinas Pertambangan Pemprov Babel, Suranto Wibowo, terkait masih sumirnya status lahan WPN di tambang eks PT Kobatin, Selasa 26/02/2019.

“Oh iya berita soal WPN (wilayah pencadangan nasional) kemarin bagus itu. Harus didalami lagi, karena tidak banyak media yang mengangkat hal tersebut,” kata dia.

Namun lanjut Suranto, ada baiknya dalam penulisan berita terkait permasalahan lahan eks tambang Koba Tin tadi. Juga dipenuhi dengan basis data yang valid, agar tidak hanya membahas segi normatif saja. Tapi lebih di sisi substantif.

“Iya harus digali lagi keterangan pada stakeholder lainnya. Kalau kita (Distamben Provinsi) kan selama ini, terus terang memang belum diajak dialog dengan teman kabupaten. Tapi kedepannya kita siap jika ada dialog membahas hal tersebut,” ujarnya lagi.  

Disaat berlainan, ketika awak media berkesempatan melakukan wawancara dengan orang nomor dua di Pemkab Bangka Tengah, Julianto Satin diruang kerjanya. Ia malah mengungkapkan justru pihaknya yang menunggu penyerahan aset berupa IUP, HGU dan lainnya dari Kementerian ESDM. 

“Kan lumayan ruwet masalahnya jika bicara soal wpn eks tambang Koba Tin, kita tau itu memang wilayah pencadangan. Tapi kalau untuk jadi aset, kami menilai justru jadi beban di kemudian hari,” ungkap Julianto Satin ketika diwawancara di ruang kerjanya, pada Selasa 26/02/2019.

Status Kawasan Pernah Diajukan Ke Direktorat Jenderal Minerba di 2018

Tak hanya itu, awak media pernah melakukan wawancara perihal status lahan WPN, ke Bupati Bangka Tengah -saat itu- Almarhum Ibnu Saleh, dan dijawab oleh beliau bahwa sebagai pemangku jabatan eksekutif, pihaknya juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Bangka Tengah. Makanya diambil langkah mengajukan status ke Kementerian ESDM via Dirjen Minerba pada tahun 2019 yang lalu. 

“Soal WPN coba kalian koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta. Kami di tahun 2018 sudah mengurus izin WPN (Wilayah Pencadangan Nasional) untuk menjadi WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kemudian dirubah lagi ke bentuk WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), kan gitu prosesnya,” kata beliau di kediamannya, pada (02/03/2019) yang lalu.

Tak berhenti sampai di otoritas daerah, media kemudian menghubungi Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI -pejabat lama- Bambang Gatot Ariyono, sayangnya belum menuai respon maksimal pada 15/08/2019 tiga tahun yang lalu. 

“Untuk mengajukan izin usaha di WPN harus ke Kementerian Cq. Dirjen Minerba. Aturan disitu juga jelas, ada analisa Amdal, RKAB, serta pemenuhan Hak Lingkungan pasca tambang atau reklamasi,” urai Anggota DPRD Bangka Tengah Fraksi Partai Gerindra, Palevi Sahrun, ketika diminta pendapatnya soal status lahan Wilayah Pencadangan Negara di kawasan Koba Tin. 

Palevi menilai, permasalahan di lahan seluas 41.344,26 hektar tadi setidaknya membuka dua pekerjaan rumah yang sampai saat ini masih terbengkalai. Yakni pembentukan tiga BUMD dari Kabupaten Bangka Tengah, Pemkab Bangka Selatan, dan Pemerintah Kota Bangka Belitung yang tergabung dalam konsorsium PT Timah Bemban Babel yang akan mengelola ladang eks Koba Tin.

“Seingat saya porsi kepemilikan dalam konsorsium itu yakni Timah memegang 40 persen dan tiga BUMD untuk 60 persen,” terang Politisi Gerindra tadi. 

Satunya lagi, sambung dia, adalah soal kewajiban reklamasi pasca tambang. Besarannya cukup fantastis, senilai US$ 1,8 juta. Kalau dirupiahkan sebesar 25,991,460,000 rupiah yang sudah diterima Kementerian BUMN di tahun 2020 yang lalu. 

“Jadi permasalahan lahan tambang eks Koba Tin ini cukup rumit bro, selain ada pembentukan tiga BUMD sebagai bagian konsorsium yang akan mengeksplorasi deposit timah yang terkandung disitu, ada juga kewajiban reklamasi lahan pasca tambang yang sekarang ini statusnya kuldesak karena terbentur status pailit PT Kobatin,” ucapnya. 

Perlu ditambahkan disini, fakta di lapangan, mmedia menemukan praktek pertambangan kuat dugaan ilegal di lahan tambang eks PT Kobatin. Walau yang menambang adalah warga sekitar lahan tambang, namun yang paling penting ditanyakan ke mereka ialah, kemana larinya pasir timah hasil penambangan tadi.

Ibaratnya yang paling mirip, mungkin seperti ini,  setelah PT Koba Tin adakan kenduri timah di lahan puluhan ribu hektare tersebut. Mendadak mereka pergi begitu saja pada tahun 2003, setelah Kontrak Karya 41 tahun. Mereka seolah lenyap dengan meninggalkan puluhan ribu asset, kewajiban reklamasi yang terbentur terjalnya regulasi yang kerap berubah-ubah. 

“Kalau dulu waktu zaman PT Kobatin kan namanya PMA (Penanaman Modal Asing) jadi bentuknya Kontrak Karya. Nah sejak adanya Omnibus law otomatis UU Minerba ikut berubah. Jadi aturan merubah WPN menjadi WIUPK logikanya ikut alami penyesuaian. Dalam UU yang lama, izin merubah ada di DPR RI sementara kalau UU yang baru wewenang itu adanya di Kementerian ESDM cq Dirjen Minerba,” terang Anggota DPRD Bangka Tengah, Palevi Sahrun pada media swarakyatbabel.com.  

Palevi bilang, masalah klasik yang selalu membelit hubungan antar Pusat dan Daerah adalah masalah Hak dan Kewajiban. Artinya, lazim terjadi ketika ada hal yang bernama royalti, pajak daerah mengklaim bahwa itu Hak mereka. “Tapi kan selain Hak ada juga Kewajiban. Lucunya, biasa mereka selalu mengaitkan dengan pusat. Jika di Kabupaten, mereka menyebut itu kewenangan Provinsi. Sama juga ketika menyentuh Provinsi, mereka lempar itu tanggung jawab Pusat, harusnya kan mereka sebut kami ini kepanjangan dari pusat. Kan giliran dana bagi hasil mereka klaim,” sebut dia. 

Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu awak media pernah berbincang dengan salah satu ‘pemain’ timah di kawasan WPN Bemban. Dan sumber redaksi tadi tidak menampik bahwa di area eks KK PT Koba Tin seluas hampir 41.000 hektar tadi deposit timahnya masuk kategori gemuk. “Beguyur lah bang. Iya masih disitu bang,” kata kolektor level Kabupaten tersebut. 

Terakhir, di Selasa siang ini 24 Mei 2022, wartawan sudah ajukan konfirmasi tertulis lewat nomor whatsapp Bupati Bangka Tengah Alghafry, sayangnya belum direspon walau empat paragraf pertama sudah bercentang biru. Dan akan terus diupayakan agar berita bisa coverbooth. (LH) 

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.