Foto : Ilustrasi bahan sembako. (net)

BANGKA,SpotBerita – Di tengah wabah pandemi covid 19 (corona), saat ini pemerintah berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang merasakan dampak langsung akibat virus covid 19 ini.

Bahkan belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika pihak pemerintah saat ini telah menyiapkan anggaran yang mencapai sekitar Rp110 triliun.

Sejumlah anggaran/dana tersebut dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Hal serupa pula dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) kini menganggarkan bantuan sebesar Rp 196,5 miliar lebih.

Rencananya dana itu akan diberikan  kepada 80.574 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 saat ini. Anggaran tersebut pun rencananya akan disalurkan ke masing-masing KK Rp 1 juta per bulan.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2016, saat ini di Babel terdapat 80.574 KK yang masuk kategori berpenghasilan rendah.

Sementara itu anggaran penanganan penyebaran virus covid 19 ini , piha pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan sekitar Rp 38 miliar bersumber dari pergeseran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020. Namun kini anggaran covid-19 dikurangi menjadi Rp 37,5 miliar.

Juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra mengatakan, anggaran tersebut sebelumnya sempat mengalami revisi sehingga semula ditetapkan Rp 38 M lebih menjadi Rp 37 M lebih.

Ia menambahkan sejumlah dana tersebut dialokasikan ke sejumlah intansi terkait diantaranta rumah sakit maupun dinas lainnya.

“Gugus kesehatan rumah sakit, diknas, BPBD Dinsos dan Kominfo,” terang Boy singkat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (22/4/2020) siang.

Seorang kepala lingkungan (Kaling) Cendrawasih, Sungailiat, Mustika mengaku jika baru-baru ini sejumlah warga di lingkungan tempat tinggalnya pernah mendapatkan bantuan dari intansi pemerinrah (Dinas Sosial Kab Bangka.

“Bantuan itu berupa sembako antara lain beras 5 kilo, gandum dan minyak goreng,” kata Mustika, Rabu (22/4/2020).

Selain itu, sebelumnya sejumlah warganya pun sempat pula menerima bansos berupa sejumlah telur ayam yang diberikan oleh perusahaan swasta.

Terkait program pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah saat ini pun menjadi sorotan tokoh pendiri Forum Rukun Tetangga (RT) Bangka, Gustari.

GustariĀ meminta agar pihak-pihak yang akan menyaluran bantuan sosialnya ke masyarakat dapat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan ketua RT lingkungan setempat.

“Hal ini tak lain bertujuan menghindar fitnah dan kecemburuan sosial di masyarakat,” kata Gustari.

Diungkapkanya, saat ini masyarakat sudah mendapatkan informasi bahwa ada rencana program sosial yang akan mereka dapatkan.

“Namun sampai sekarang info tersebut belum jelas kapan bantuan itu bisa mereka dapatkan?,” ungkapnya.

Gustari sendiri berharap peran RT dan kepala lingkungan (Kaling) difungsikan dalam segala hal, khususnya yang bersentuhan dengan warga masyarakat di lingkungannya.

“Bukan pihak-pihak lain yang lansung memberikan atau menyalurkan bantuan sosial peduli covid19 ini,” harapnya.

Pasalnya, dirinya merasa khawatir apabila ada bantuan dari pihak lain langsung ke warga tanpa melalui atau melaporkan nama penerima kepada ketua RT maka akan terjadi dua kali penerimaan bantuan yang sama.

“Ketua RT saat ini ada yg difitnah oleh warganya karena tidak adil dalam memberikan atau menyalurkan bantuan ke masyarakat padahal ketua RT hanya memberikan data atau menyampaikan bantuan dengan jumlah penerima yang sudah dijatahkan oleh pihak yg peduli covid19,” terangnya.

Ia pun sempat menyinggung soal data warga yang berhak menerima bantuan sosial digunakan pihak pemda diduganya masih menggunakan data lama. Hal ini justru menurutnya akan menjadi polemik di kalangan masyarakat.

“Kalau menggunakan data lama belum tentu valid. Sebab situasi perekonomian setiap warga kan terkadang tidak stabil atau berubah-ubah. Kemarin ekonominya meningkat namun sekarang saat covid 19 malah usahanya kembang kempis. Artinya warga lainnya yang merasakan dampak pun berhak pula menerima bansos itu,” tegasnya.

Sebaliknya menurut ia, ada baiknya pihak pemerintah daerah melakukan data ulang melalui Kaling atau pun RT setempat terkait warga yang merasakan dampak langsung wabah covid 19 ini.

“Jadi fair kan.masalahnya,” ungkap Gustari.

Oleh karenanya persoalan bansos pandemi covid 19 kali ini hendaknya benar-benar tepat sasaran dan tidak asal tebang pilih, transfaran dan adil.

“Terlebih yang paling penting informasi yang disampaikan ke masyarakat benar-benar maksimal dan transfaran. Selain itu penyaluran bansos pun wajib diawasi oleh seluruh masyarakat,” harapnya. (Ian)

 

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.