Foto :  Di balik pepohonan ini lokasi aktifitas penambangan pasir timah berjarak hanya 10 meter dari bibir jalan aspal. (Jes)

BANGKA,SpotBerita – Oknum pelaku penambang terkadang terkesan tak lagi memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, bahkan aktifitas penambangan tak lagi memperhatikan fasilitas umum (fasum) sekitar.

Seperti halnya, di kawasan Industri Jelitik, Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka ditemukan terdapat aktifitas atau kegiatan penambangan pasir timah cukup dekat dengan ruas jalan setempat (fasum).

Kondisi lokasi aktifitas penambangan itu sangat rentan lantaran bakal menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum (fasum) atau jalan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah setempat.

Hal ini terbukti saat tim media spotberita.com melakukan survai ke kawasan Jelitik, Sungailiat, Kamis (16/7/2020) dan Minggu (19/7/2020) siang.

Jarak lokasi aktifitas penambangan tersebut cukup dekat bibir jalan atau diperkirakan tak lebih dari 10 meter. Bahkan pantauan tim media ini di lapangan, di lokasi tambang itu terlihat sejumlah alat berat (escavator/PC) termasuk peralatan tambang lainnya.

Foto : Titik biru menunjukan lokasi keberadaan aktifitas tambang di kawasan industri Jelitik Sungailiat, Bangka. (Lukman)

Selain itu, aktifitas penambangan di lokasi itu sangat tampak diketahui selain terlihat sejumlah para pekerja tambang di lokasi, lantaran suara mesin tambang cukup jelas terdengar setiap para pengguna jalan yang melintasi ruas jalan setempat.

Padahal sebagaimana diketahui, pihak pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bangka telah menetapkan kawasan tersebut merupakan kawasan Industri, hal itu tak lain jika fungsi kawasan setempat hanya diperuntukan untuk kegiatan usaha industri dan pengembangan usaha lainnya bagi para investor dan bukan aktifitas tambang.

Pihak Pol PP Kabupaten Bangka melalui Kasi Perundang-Undangan, Achmad Suherman saat dikonfirmasi terkait persoalan aktifitas tambang dekat bibir jalan di kawasan industri Jelitik Sungailiat, ia justru mengatakan jika persoalan pertambangan di kawasan industri Jelitik itu bukanlah kewenangan pihaknya.

Foto : Kasi Perundang-Undangan Sat Pol PP Bangka, Achmad Suherman. (net)

“Pertambangan ni skrg sudah menjadi kewenangan pusat. Jadi sudah undang undang lansung. Bukan perda lagi. undang-undang kewenangan lingkungan kementrian dan kepolisian,” kata Suherman melalui pesan singkat/WhatsApp (WA) disampaikannya kepada tim media ini, Kamis (16/7/2020).

Begitu pula saat disinggung soal apakah ada larangan terkaitkeberadaan aktifitas tambang yang berada di dalam kawasan industri Jelitik Sungailiat, Suherman justru mengaku jika Perda (Peraturan Daerah) tak berlaku.

“Perda dak berlaku lagi,” katanya seraya ia menambahkan jika kegiatan penambangan saat ini diatur dalam UU No. 3 thun 2020 serta penegaakan aturan tersebut yakni pihak kepolisian dan bukan pihaknya.

“Kepolisan yang mpunysi kewenangan hukum,” tegasnya.

Lain lagi saat tim media ini mencoba mengkonfirmasi intansi Bappeda Kabupaten Bangka. Pihak intansi ini melalui pimpinanya, Pan Budi justru mengatakan jika lokasi tambang di kawasan industri Jelitik mesti disesuaikan dengan penetapan aturan zonasi.

“Nah, kalo itu harus dilihat lagi dari aspek peraturan zonasi tata ruangnya,” kata Pan Budi saat dikonfirmasi melalui pesan WA di hari yang sama.

Bahkan menurutnya jika memang lokasi penambangan tersebut masuk dalam kawasan industri Jelitik maka akan dilihat dari sisi aturan zonasi maupun Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Sungailiat.

“Harus dilihat lagi di peraturan zonasi (PZ) tata ruang. Kalo di Sungailiat, kita sdh punya RDTRK Sungailiat. disitu diatur tata ruang dan PZ Sungailiat, termasuk Jelitik,” jelasnya.

Meski begitu ia sendiri menyarankan agar tim media mengkonfirmasikan soal keberadaan aktifitas tambang di kawasan industri Jelitik Sungailiat ke pihak intansi PUPR Kabupaten Bangka.

“Saran: check ke kepala dinas PU c.q bidang tata ruang, sebagai OPD yang menangani tata ruang dan PZ,” pesannya seraya menyarankan tim ini menghubungi seorang pejabat di intansi terkait (PUPR), Hariyadi.

Sayangnya Hariyadi selaku Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bangka sempat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2020) siang melalui pesan WA justru tak merespon meski pesan sempat terbaca.

Sekedar diketahui, sejarah kawasan industri Jelitik ini awalnya merupakan tanah milik PT Timah Tbk yang dihibahkan kepada Pemkab Bangka pada masa bupati Bangka masih dijabat oleh Eko Maulana Ali (alm).

Saat itu luas lahan milik PT Timah Tbk yang diberikan kepada Pemkab Bangka yakni mencapai 200 hektar (ha) lebih di kawasan Jelitik, Sungailliat, namun sayangnya pihak Pemkab Bangka telat dalam kepengurusan status kawasan tersebut hingga kini lahan yang tersisa hanya terdapat sekitar 100 ha. (tim)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.