Bangka

Kadispar Bangka (Asep Setiawan) : Pemerintah Daerah Selalu Mendukung Investor Guna Membangun Pariwisata di Bangka

* Sebelum Aksi Demo Warga, Lokasi Perijinan PT WSA Diduga Sempat Dirusak Oknum Warga

Foto : Kadispar Kabupaten Bangka, Asep Setiawan. (Ian)

BANGKA,SpotBerita – Persoalan proyek pembangunan objek wisata religi di kawasan hutan lindung (HL) Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka saat ini tak hanya menjadi perhatian pihak intansi Dinas Kehutanan (Dinhut) di daerah.

Namun dalam hal ini turut pula menjadi perhatian serius dari pihak intansi Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, meski diketahui pihak PT Watana Segar Alam (WSA) saat ini telah mengantongi sejumlah dokumen berikut perijinan pemanfaatan jasa lingkungan (jasling) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yakni gubernur Bangka Belitung (Babel atas lahan HL seluas 3,2 hektar (ha).

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Bangka, Asep Setiawan mengatakan jika kegiatan pembangunan objek wisata religi di lokasi lahan HL Desa Rebo, Sungailiat Bangka saat ini sedang dikerjakan oleh PT WSA sesungguhnya menurut ia tak lain merupakan dasar atas rekomen atau saran dari pihaknya (Dispar Bangka).

“Itu semua sebenarnya atas saran-saran pihak kita (Dispar Kabupaten Bangka — red). Hal ini tujuannya tak lain guna membangun sektor pariwisata di daerah kita (Kabupaten Bangka.– red) dan kebetulan kita sudah mendapatkan mitra dalam pengembangan sektor pariwisata untuk daerah kita. Terlebih lagi pihak perusahaan ini (PT WSA — red) sangat serius dalam membantu pemerintah daerah,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (21/7/2020) di Sungailiat.

Foto : Saat aksi demo ratusan warga di depan kantor KPHP Sigambir Kota Waringin, Kabupaten Bangka beberapa waktu yang mempertanyakan seputar SK gubernur Babel terkait perijinan PT WSA. (Ian)

Meski begitu Asep menegaskan jika dirinya dalam hal ini bukanlah semata-mata bermaksud berpihak kepada pihak PT WSA selaku investor, melainkan hal ini tak lain demi kemajuan pembanguna sektor wisata di wilayah Kabupaten Bangka.

“Kita (Dispar Kabupaten Bangka – red) pada prinsipnya selalu mendukung setiap para pelaku usaha atau investor yang memang ingin memajukan daerah Kabupaten Bangka khususya dalam pembangunan sektor pariwisata,” tegasnya.

Foto : Sebelum menggelar aksi demo di depan kantor KPHP Sigambir Kota Waringin, pendemo pun sempat menggelar aksi di lokasi PT WSA, di kawasan HL Desa Rebo. (ist)

Tak sekedar itu, Asep mengaku jika dirinya sesungguhnya telah banyak mengetahui sejak awal mula PT WSA mulai merencanakan kegiatan pengembangan di sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka.

Bahkan hal itu pun diakui Asep jika pihak perusahaan tersebut (PT WSA) telah berupaya terkait rencana pengembangan wisata di Kabupaten Bangka yakni sejak beberapa tahun silam yang lalu.

“Seingat saya, sudah cukup lama ya PT WSA itu memperjuangkan rencana pengembangan wisata di Kabupaten Bangka yakni sejak tahun 2013 lalu,” terang Asep.

Foto : Usai menggelar aksi demo, perwakilan pendemo diajak berdialog dengan para pejabat intansi Dinhut termasuk kepala KPHP Sigambir Kota Waringin di ruang aula kantor KPHP setempat.

Menurut Asep, pihak Pemda Bangka sendiri khususnya Dispar Kabupaten Bangka telah mengetahui rekam jejak berbagai giat usaha yang telah dilakukan oleh PT WSA khususnya giat pengembangan di sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka.

Selain rencana kegiatan pengembangan objek wisata religi di kawasan HL Desa Rebo, Sungailiat Bangka saat ini sempat menuai protes sejumlah warga desa setempat, PT WSA pun menurutnya saat ini telah melaksanakan pembangunan sejumlah sarana wisata yakni membangun hotel-hotel di wilayah Kabupaten Bangka

“Jadi tidak hanya itu saja (pembangunan objek wisata religi di Desa Rebo — red), namun PT WSA pun saat ini pun sedang membangun pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka diantaranya bangun hotel di kawasan Matras dan Rambak di Kota Sungailiat,” jelas Asep.

Ketika disinggung perihal perijinan pemanfaatan jasa lingkungan yang dimiliki oleh PT WSA justru Asep menegaskan pihak perusahaan itu (WSA) justru diyakini telah mengikuti prosedur dan segala aturan atau pun ketentuan yang berlaku.

“Semua tahapan atau proses legalitas sudah dipenuhi oleh PT WSA dan sudah mengikuti SOP (standar operasional prosedur — red) yang berlaku. Jadi saya tegaskan lagi ini bukan maksudnya kita berpihak namun kita pemerintah daerah mendorong dan mendukung setiap pihak yang memang mau membangun daerah Bangka ini,” tegasnya lagi.

Selain mendorong pihak PT WSA dalam upaya membangun sektor pariwisata di Kabupaten Bangka, diakui Asep jika pihaknya pun saat ini melakukan hal serupa bagi para pelaku usaha lainnya yang memang berniat membangun sektor pariwisata di Kabupaten Bangka antara lain yakni PT Bintang Samudera.

Dalam kesempatan itu pun, Asep tak menampik status lokasi yang akan dibangun suatu objek wisata religi oleh PT WSA di Desa Rebo Sungailiat merupakan kawasan HL.

“Mengetahui status lahan itu memang merupakan kawasan hutan lindung (HL — red) namun dalam pemanfaatannya tentunya mesti mengantongi perijinan,” tegas Asep.

Sementara itu, Lia selaku orang yang disebut-sebut sebagai perwakilan PT WSA mengatakan jika sampai saat ini pihaknya telah mengantongi perijinan pemanfaatan kawasan HL Rebo (jasling — red) dari pemerintah daerah berupa surat keputusan gubernur Bangka Belitung No : 188.44/1094.K/DISHUT/2019 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, penyedia sarana wisata alam (IUPJLWA-PSWA) kepada PT Watana Segar Alam.

Selain itu juga PT WSA pun mengantongi kelengkapan dokumen lainnya antara lain berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan sekitar 7 tahun lalu dengan nomor surat ; S.706/IV.K-8/2013.

Bahkan Lia sendiri mengaku sebelumnya pihaknya sama sekali tak menyangka jika niat awal pihaknya (PT WSA) membangun atau mengembangkan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Bangka justru kini mendapat kendala dari sekelompok phak-pihak tertentu termasuk warga desa setempat.

“Yang pasti niat kami {PT WSA — red) semata-mata ingin membangun daerah Kabupaten Bangka ini. Tapi malah kini rencana untuk membangun Bangka malah ada kendala di luar dugaan kami,” sesalnya.

Pengusaha asal Babel ini pun kepada wartawan mengaku jika pihaknya saat ini tak saja sedang berupaya membangun objek wisata religi di Desa Rebo, Sungailiat, namun pihaknya saat ini sedang membangun sejumlah sarana pendukung sektor industri pariwisata antara lain membangun hotel di sejumlah lokasi di wilayah Kota Sungailiat Kabupaten Bangka (Matras dan Rambak).

Foto : Sejumlah foto lokasi PT WSA dirusak oleh oknum warga kini masih disimpan pihak perusahaan tersebut. (Ian)

Lia sendiri didampingi suami tercinta asal warga Kota Sungailiat Bangka sempat mengaku jika sebelum peristiwa aksi demo ratusan warga di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sigambir – Kota Waringin, Kabupaten Bangka beberapa waktu lalu, justru menurutnya sempat terjadi peristiwa aksi arogansi sejumlah oknum warga di lokasi perijinan PT WSA di Rebo tersebut.

“Sebelum peristiwa aksi demo sejumlah warga di Rebo beberapa waktu lalu itu, lokasi perijinan PT WSA sempat dirusak sejumlah oknum warga antara lain papan plang di lokasi kita justru dicabut,” ungkap Lia seraya menunjukan selembar kertas yang memuat sejumlah foto terkait peristiwa perusakan lahan PT WSA yang sempat dokumentasi di hadapan wartawan.

* Kepala KPHP Sigambir Sempat Sindir Pendemo Tak Protes Soal Perijinan Pemanfaatan HL Rebo Seluas Puluhan Hektar

Sebagaimana berita yang pernah dilansir media spotberita.com sebelumnya, usai ratusan warga menggelar aksi demo di kantor KPHP Sigambir Kota Waringin, siang itu perwakilan warga atau pendemo langsung diajak berdialog oleh pimpinan KPHP Sigambir Kota Waringn, Bambang Trisula didampingi Kabid Perlindungan Dinhut Provinsi Babel, John Saragih guna mendengarkan aspirasi warga.

Foto : Kepala KPHP Sigambir Kota Waringin, Bambang Trisula (kanan) didampingi Kabid Perlindungan Dinas Kehutanan (Dinhut) Provinsi Babel. (Ian)

Dalam dialog saat itu, Bambang Trisula sempat menyinggung persoalan keberatan warga terkait perijinan pemanfaatan jasling PT WSA yang diberikan oleh gubernur Babel hanya seluas 3,2 hektar di kawasan HL Desa Rebo, Sungailiat.

Padahal menurutnya di kawasasan HL maupun HP (hutan produksi) di Desa Rebo justru terdapat perijinan lainnya ataupun perijinan serupa kepada sejumlah pihak swasta maupun kelompok masyarakat yang jumlah perijinan luasnya hingga area mencapai puluhan hektar lebih dari jumlah perijinan yang dimiliki PT WSA namun malah tidak dipersoalkan oleh warga Rebo.

““Khusus di HL (hutan lindung — red) dan HP (hutan produksi — red) Bukit Rebo saat ini kita sudah ada 9 ijin. Jadi saya mau tahu apa yang menjadi keberatan para warga terhadap lahan seluas 3,2, hektar itu?,” tanya Bambang di hadapan perwakilan warga saat dialog juga dihadiri Kabag Ops Polres Bangka, AKP Teguh dan Kapolsek Sungailiat, Iptu Albino serta Kades Rebo, Fendi.

Padahal sebelumnya menurut ia justru di Desa Rebo sendiri khususnya kawasan Puri Tri Agung menurutnya telah memiliki ijin wisata religi atas lahan seluas 4,9 hektar. Lantas kenapa warga Rebo malah tak mempersoalkan.

Namun kembali ia malah terang-terangan perihal perijinan untuk kepentingan wisata religi (Puri Tri Agung) mendapat perijinan dari pemerintah, juga sejumlah tempat lainnya atau pihak swasta pun telah mendapat perijinan diantaranya diberikan kepada Bangka Agro Asri, Bintang Samudera termasuk kepada swasta lainnya yakni Buah Karya dan PT Pantai Indah Rebo (PIR) yang telah diberikan ijin dari pemerintah guna memanfaatkan lahan seluas 67 hektar.

“PT PIR seluas 67 hektar ini sama dengan PT Watana Segar Alam hanya seluas 3,2 hektar yakni ijinnya sama-sama dikeluarkan oleh gubernur,” tegas Bambang lagi.

Dalam kasus soal perijinan jasling dimiliki PT WSA di kawsan HL di Desa Rebo saat ini menuai protes dan aksi demo dari sejumlah warga yang mengaku asal desa setempat justru ada hal yang ‘menarik’, antara lain yakni pasca aksi demo, atau dalam pertemuan lanjutan (pertama dan kedua) bertempat di kantor KPHP Sigambir, Rebo Sungailiat.

Saat itu di hadapan pejabat Dinhut Provinsi Babel dan KPHP Sigambir justru hanya seorang warga Rebo saja atas nama Edy Harlijanto melalui penasihat hukumnya/pengacara (Solihin SH dan rekan) yang bisa menunjukan sejumlah dokumen arau surat pengusahaan hak atas tanah yang berada di dalam kawasan perjinan milik PT WSA.

Bahkan menurut keterangan atau pengakuan pengacaranya Eddijanto Harlijanto di hadapan pejabat Dinhut dan KPHP setempat jika kliennya (Eddijanto Harlijanto) selain memiliki surat hak pengusahaan atas tanah di kawasan HL Rebo juga diperkuat dengan bukti pembayaran PBB.

Dalam kesempatan itu, pengacara Edy pun mengaku jika lahan di kawasan HL Desa Rebo itu awal mulanya dibeli dari seorang warga Desa Kenanga, Sungailiat yakni dari Yohana alias Ana yang tak lain merupakan istri dari mantan Kades Kenanga, Abdul Hamid alias Cakmid.

Bahkan soal kepemilikan lahan di lokasi tersebut telah dilengkapi surat yang dikeluarkan atau ditanda tangani oleh Kades hingga camat pada masa itu yakni tahun 1983.

Foto : Jika dilihat dari peta ini, sepanjang sepadan kawasan HL Desa Rebo ini diduga pengusahaan hak atas tanah di kawasan setempat atas nama Eddjanto Harlijanto. (ist)

Sementara itu, betdasarkan informasi yang berhasil dihimpun (investigasi) oleh tim media spotberita.com di lapangan belum lama ini maupun keterangan dari sejumlah narasumber lainnya menyebutkan jika Eddijanto Harlijanto diduga tak saja memiliki lahan yang kini masuk dalam lokasi perijinan PT WSA.

Namun Eddijanto Harlijanto pun disebut-sebut tak lain merupakan warga asal Desa Rebo, Sungailliat namun kini ia diketahui sekaligus sosok seorang pengusaha di Jakarta.

Selain itu, Eddy pun diduga menguasai sejumlah lahan lainnya di kawasan HL Desa Rebo Sungailait hingga mencapai lebih dari 10 hektar lebih. Dalam persoalan ini, pengusahaan hak atas tanah di sejumlah titik kawasan HL Rebo ini yakni lahan seluas 6 hektar pada bagian lainnya, dan lahan seluas 3 hektar dan 6 hektar yang terletak dalam sepadan kawasan HL Rebo.

Sejauh ini tim media spotberita.com terus berupaya menghubungi pihak-phak terkait khususnya pihak yang mengklaim memiliki lahan di kawasan HL Rebo, Eddijanto Harlijanto termasuk pihak pengacara yang bersangkutan (Solihin & rekan). (tim)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close