Foto : Ilustrasi kapal isap produksi (KIP) yang memproduksi biji timah. (net)
BANGKA,SpotBerita – Ketua panitia pembongkaran dan penyaluran dana konpensasi kapal isap produksi (KIP) Kabupaten Bangka, Amir Didu akhirnya angkat bicara terkait persoalan kisruh di kalangan masyarakat pesisir Sungailiat dan sekitarnya.
Sebaliknya Amir Didu membantah terkait rumor miring yang berkembang saat ini yang menyebutkan saat ini kalangan masyarakat pesisir kisruh.
“Saya selaku kepala lingkungan kalau boleh jujur kekisruhan yang dimaksud oleh si gustari dan Tommy itu sesuatu yg sangat mengada-ada,” kata Amir Didu melalui pesan singkat/WhatsApp (WA) yang diterima reporter spotberita.com, Jumat (3/7/2020) siang.
Sebaliknya menurutnya, jika saat ini situasi masyarakat pesisir Sungailiat dan sekitarnya kondusif tanpa ada kekisruhan.
“Sampai detik ini Alhamdulillah 10 lingkungan pesisir dan sekarang menjadi 8 lingkungan dlm suasana yg sangat kondusip,” katanya.
Jadi lagi-lagi dibantahnya terkait isu miring oleh sebagian pihak yang menganggap saat situasi masyarakat pesisir kisruh.
“Omong kosong kalau sampai mengatakan ada kekisruhan justru sebaliknya saya berpikir dgn upah mereka kami khawatir justru memperkeruh suasana yg kondusip ini,” tegasnya.
Bahkan menurutnya kekisruhan yang muncul di itengah masyarakat bukanlah lahir dari masyarakat.
“Tetapi justru sebaliknya masyarakat yang dipropokasi untuk melakukan suasana yang tidak kondusip,” tegasnya lagi.
Amir pun meyakini jika persoalan masyarakat pesisir Sungailiat dan sekitarnya para awak media massa agar dapat mengecek secara nyata di lapangan.
“Boleh kroscek di lapangan gimana kondisi yg sebenarnya tanya masyarakat secara langsung ada gak yg sedang resah.itu Omong kosong. Saya bicara kapasitas saya sebagai tokoh masyarakat Bukan sebagai ketua panitia,” ungkap Amir.
Kembali diterangkannya, jika lingkungan Nelayan 2 Sungailiat menurutnya sebagai kelompok masyarakat nelayan yang terbesar dilingkungan pesisir dalam suasana yang kondusip aman.
“Tetapi memang saya temukan ada kelompok yang mengatasnamakan diminta sebagai komunikasi peduli masyarakat pesisir mengatakan bhw masyarakat kisruh. Yg kemungkinan Nembusi masyarakat kisruh dari mereka,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya ada aktor utama yang keliling minta tanda tangan warga terapi anehnya pihak yang dimaksudnya itu sendiri tidak bertanda tangan.
“Kami tau itu. aktif inilh yg justru bisa membuat kekisruhan di itengah masyarakat. Klo warga kisruh kan pasti warga itu datang Ke Kami Bukan mengumpulkan tanda tangan Lalu kemudian mengatakan warga resah kan aneh,” ungkapnya.
Namun mirisnya justru tak berani menyebutkan siapa pihak yang dimaksudnya sebagai aktor utama yang dianggapnya menimbulkan kekisruhan di kalangan masyarakat pesisir Sungailiat.
Sebaliknya Amir Didu justru menjawab dengan gaya bahasa yang hanya diketahui olehnya sendiri.
“Aku gk biasa vulgar, terapi kami sudah menghadap langsung dgn pimpinan nya film sebuah institusi krn Kami menilai justru inilh org yg akan membuat kekisruhan ditengah masyarakat pesisir. Kawan kawan sudah menghadap tinggal melaporkan dolmen pendukung sebagai bukti. Kita bekerja tupoksi,” katanya.
Kembali disinggung soal pihak yang dimaksud aktor utama tersebut. Sebaliknya ia mengaku tak bisa terang-terangan terkait pernyataannya tersebut.
“Vulgar dalam arti secara tenang trrancam untuk menyebut nama secara langsung.Tenang terancam maksudnya terang terangan. Maaf kata belepotan,” katanya.
Lagi-lagi dirinya mengaku tak berani menyebut pihak yang dimaksudya.
“Aku tdk mau mengatakan itu tapi nama dan bukti sudah kami kantongi dan siap untuk kamu sampaikan kepada atasaannya langsung dan tidak tanggung- tanggung akan kami sampaikan ke gubernur,” ungkapnya.
Foto : Perwakilan masyarakat pesisir saat dialog dengan camat Sungailiat, M Suhardi. (Istimewa)
Sebelumnya, Kamis (2/7/2020) sekelompok massa mengatasnamakan masyarakat pesisir Sungailiat mendatangi kantor camat Sungailiat.
Kedatangan sejumlah massa disambut langsung oleh camat Sungailiat, M Suhardi saat itu tak lain guna menyampaikan aspirasi terkait kinerja panitia KiP dinilai merugikan sebagian masyarakat pesisir Sungailiat. (Ian)