PANGKALPINANG,SpotBerita – komite investigasi negara (KIN) RI Babel minta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dan uji materi kasus tambang TI yang diduga ilegal dan alat berat/excavator yang beraktivitas di area VIP Bandara Depati Amir Secara transparan dan diawasi seksama hingga tuntas yang sempat buming di beberapa media online. Sabtu 1 Januari 2022.

Sehubungan adanya  pemberitaan dibeberapa media online di Bangka Belitung soal penertiban Tambang ilegal yang beroperasi di dekat area VIP Bandara Depati Amir oleh Tim Intel Brimob Polda provinsi kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kasi Intel Brimob Iptu Yudi Ardiansyah pada 29 Desember 2021 lalu.

Komite investigasi negara (KIN) RI Babel katakan soal stetmen Kapolda provinsi Bangka Bangka Belitung dan Yamoa Kasad Pol PP Bangka Belitung tidak sesuai faktanya di lapangan,

“sangat menyayangkan statement Kapolda Prov. Babel bahwasanya tidak ada tambang ilegal di kawasan objek vital Bandara Depati Amir Pangkalpinang kepulauan Bangka Belitung. sehingga diduga pemprov dan APH sengaja menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, padahal jauh-jauh hari kami sudah menyurati pihak Pemprov Kep. babel yang tembuskan ke Polda Kep. babel  pada tanggal 7 Desember 2021 lalu yang mempertanyakan tentang aktivitas tambang ilegal tersebut yang sudah berlangsung lama, “jelasnya

Dan kami komite investigasi negara (KIN) RI Bangka Belitung, mengajak segenap masyarakat Bangka Belitung untuk ikut serta dalam mengawal kasus tambang ilegal skala besar ini. karena selama ini tambang ilegal skala kecil terutama masyarakat kecil selalu dirazia namun untuk tambang ilegal skala besar diduga pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seperti mendukung.

Komite investigasi negara (KIN) RI Bangka Belitung sudah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Kep. Babel namun belum mendapatkan tanggapan terkait kasus ini.

Kami selalu berupaya tetap netral tidak pilih-pilih untuk mengawal Ancaman, tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dan bukan hanya tambang ilegal skala kecil, namun skala besar pun tidak bisa dibiarkan, “tegasnya

Di tempat yang sama, Ka. Koordinator biro komite investigasi negara (KIN) RI Babel M. Agung Hendra, SH pun menegaskan soal penangkapan, penertipan aktivitas tambang Ilegal dan excavator yang beroperasi di wilayah Objek Vital Bandara Depati Amir.

“Ya benar sebelum adanya penangkapan itu jauh hari kami sudah menyurati terlebih dahulu   Namun tidak ada klarifikasi dari pihak terkait, “ucapnya

“Dan dalam menjalankan tugas fungsinya dalam menginvestigasi segala Ancaman, tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) kami akan mensinergikan pada semua elemen-elemen kelembagaan agar turut serta menjaga stabilitas keamanan wilayah Republik Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kami cintai ini, “lanjut Ka.Biro

Senada dengan Ka.Biro komite investigasi negara (KIN) RI Bangka Belitung, WakaKinda turut menyampaikan bahwa terkait kegiatan reklamasi harusnya mengikuti aturan pertambangan yang berlaku.

“Klo pun betul itu penghijauan, harusnya jelas siapa kontraktor nya, sumber dana dari mana APBN atau APBD, papan proyek nya tidak dipasang, ini sudah akhir tahun, kok ada proyek penghijauan dari Pemprov? apakah anggaran ini sudah disetujui oleh DPRD,? Begitu juga dengan pernyataan pak kapolda, sangat membingungkan. penghijauan itu di area yang jenis lahannya apakah iup atau bukan?, kalo pun itu IUP, yang melakukan reklamasi harus perusahaan mitra yang punya Surat Perjanjian (SP) dengan pemilik iup, kalau memang disitu ada iup, kok tidak dilibatkan?, “tegasnya.(*/Red)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.