Bangka

Mosi Tak Percaya Terhadap Panitia KIP Perwakilan Masyarakat Pesisir Sungailiat Datangi Kantor Camat ini

Foto : Perwakilan masyarakat pesisir saat memberikan keterangan di hadapan wartawan. (Istimewa)

BANGKA,SpotBerita – Lantaran panitia pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi kapal isap produksi (KIP) dianggap tak mewakili sebagian aspirasi masyarakat pesisir Sungailiat dan sekitarnya, sejumlah massa mengaku masyarakat pesisir Sungailiat, Kamis (2/7/2020) mendatangi kantor Camat Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Masyarakat pesisir ini sengaja mendatangi kantor camat setempat guna menyampaikan aspirasi terkait persoalan panitia pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi kapal isap produksi (KIP) yang beropersi di wilayah perairan Sungailiat Bangka namun dinilai merugikan masyarakat pesisir Sungailiat.

Dalam pertemuan sekaligus diallog dengan pihak kecamatan Sungailiat, Ketua Forum Masyarakat Nelayan Pesisir (Formanpis), Heri jika pihaknya menyatakan Mosi tak percaya terhadap kinerja panitia KIP tersebut saat ini diketuai oleh Amir Didu.

Heri menegaskan di hadapan pegawai kecamatan setempat jika tujuan ia dan masyarakat pesisir Sungailiat lainnya menyampaikan keluhan termasuk persoalan panitia KIP ke pihak kecamatan.

Bahkan pihaknya pun ditegaskan Heri berharap jika pihak kecamatan dapat memediasi pertemuan antara pihaknya dengan panitia KIP setempat guna membahas persoalan keluhan pihaknya.

“Kami berharap agar pihak kecamatan dapat mempertemukan kami dengan panitia KIP guna membahas beberapa persoalan panitia KIP itu,” ungkap Heri.

Selain itu jika nanti pihaknya nanti dapat dipertemukan dengan pihak panitia KIP maka pihaknya dapat kesempatan untuk mempertanyakan pertanggung jawaban terkait penyaluran dana kepada masyarakat pesisir lainnya di Sungailiat.

Di kesempatan sama, seorang perwakilan masyarakat nelayan lainnya, Suparman pun sempat mengatakan jika kedatangan pihaknya guna menyampaikan beberapa hal pokok antara lain soal ketimpangan sistim giat pembongkaran pasir timah.

Suparman pun menduga jika sistem giat pembongkaran pasir timah atau setiap hasil perolehan dari kegiatan KIP tersebut justru ia menduga pihak panitia kerap terlibat langsung sehingga dianggapnya telah merampas hak atau bagian dari masyarakat lainnya.

“Dalam kegiatan pembongkaran pasir timah KIP ini mirisnya justru tak melibatkan para Kaling sehingga tidak ada kontrol pengawasan dana-dana kompensasi tersebut,” ungkapnya.

Sebaliknya jika pihak kecamatan tidak memperhatikan keluhan pihaknya maka dikhawatirkan ia justru tak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial lantaran persoalan panitia KIP tersebut.

Sementara Camat Sungailiat, Suhardi mengatakan terkait aspirasi sebagian warga tersebut yang disampaikan itu, pihaknya berjanji segera akan menyampaikan aspirasi itu pihak panitia KIP.

Camat ini mengaku jika dirinya sendiri saat ini selaku pembina panitia KIP Sungailiat, oleh karenanya dirinya akan memberikan arahan untuk perbaikan positip lantaran adanya laporan sejumlah persoalan itu yang dianggap akan menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat pesisir Sungailiat.

“Aspirasi mereka akan saya sampaikan ke panitia, terkait panitia menerima atau tidak, itu urusan panitia,” ungkap Suhardi kepada wartawan.

Para Kaling di lingkungan Sungailiat dan sekitarnya tak dilibatkan oleh pihak panitia KIP hal itu dibenarkan pula oleh Nangnung Air Kantung Irpan.

“Mereka hanya sebatas memilih ketua panitia saja,” tegas Kaling ini.

Ia menambahkan terkait keluhan kita sebagian masyarakat nelayan tersebut ditegaskanya sebelumnya ada 9 kaling sudah menyampaikan aspirasi ini ke pihak kecamatan Sungailiat.

Terkait persoalan ini pun kini menjadi sorotan tim relawan pemantau CSR sungailiat, Gustari lantaran dirinya telah mencium adanya gelagat yang mencurigakan terkait adanya tercantum panitia penyalur dana konpensasi KIP sungailiat.

Foto : Gustari. (istimewa)

Keberadaaan panitia KIP ini menurut Gustari justru telah dinotariskan bahkan beberapa kali terjadinya perubahan kepengurusan.

“Kita dari tim relawan pemantau CSR Sungailiat dibuat bingung, sebab panitia di bawah notaris permasalahannya notaris yang dimintakan panitia ini berbentuk yayasan, LSM, koperasi atau prusahaan?,” singgung Gustari.

Menurut Gustari, tugas dan fungsi kepanitiaan menyaluran bantuan dana CSR kepada masyarakat pesisir bukan memberikan dana konpensasi/ jasa/upah kepada warga yang membongkar kampel timah,” terangnya.

Ia justru menilai jika ia melihat susunan kepanitiaannya juga mesti melibatkan unsur jabatan intansi dan intitusi dan ini saya nilai riskan masuk rana pungli atau doble anggaran.

“Harapan saya pihak pemerintah daerah, Dprd dan kepala unit laut Bangka duduk satu meja menbahas maslah ini karena kabupaten Bangka sudah memiliki perda bantuan pihak ketiga,” ungkap Gustari.

Oleh karenanya, guna meperlancar legiatan KIP dikembalikan lagi kepada kepala lingkungan sesuai hasil rapat paripurnaa DPRD bangka tahun 2011 serta harus dibuat aturan yang tidak merugikan sebagian pihak, sebaliknya ia berharap ke depan tidak ada lagi timbul permasalahan di kalangan masyarakat pesisir Sungailiat Bangka.

Sayangnya ketua pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi kapal isap produksi (KIP), Amir Didu belum memberikan keterangan resmi terkait aksi kunjungan sekelompok massa ke kantor camat Sungailiat meski sempat dikonfirmasi melalui pesan singkat/WhatsApp (WA), Jumat (3/7/2020) siang namun belumlah ada jawaban. (Ian)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close