Bangka

Proyek Gedung Kejari Bangka Gunakan Dana Hibah Rp 8,3 M Menuai Kritikan Pegiat LSM Babel

Foto :  Kondisi gedung baru kantor Kejari Bangka saat ini terlihat masih dalam pengerjaan. Tampak bangunan pintu gapura lama pintu masuk gedung Kejari setempat terlihat masih kokoh. (Ian)

BANGKA,SpotBerita – Tak lama lagi para pegawai maupun jaksa di lingkungan institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka bakal menempati bangunan kantor baru mereka.

Pasalnya saat ini proyek pembangunan gedung baru gedung kantor Kejari Bangka yang terletak di ruas jalan Pemuda, Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka kini kondisinya terlihat hampir rampung dalam pekerjaan.

Namun di sisi lain, kegiatan proyek pembangunan gedung baru Kejari Bangka ini pun justru menuai kritik pedas dari seorang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amak Babel.

Hal tersebut lantaran Hadi Susilo selaku LSM Amak Babel menilai jika pembangunan gedung kantor Kejari Bangka saat ini justru menggunakan dana hibah yang bersumber dari dana APBD Pemkab Bangka tahun anggaran (TA) 2020 senilai mencapai angka Rp 8,5 miliar.

“Persoalannya pihak Pemda Kabupaten Bangka justru memberikan bantuan hibah senilai Rp 8,5 miliar kepada pihak intansi vertikal (Kejari Bangka — red).Saya anggap ini tidak patut atau tidak wajar,” kata Hadi kepada reporter spotberita.com, Senin (18/5/2020).

Alasan Hadi, dalam permasalahan ini bahwa diketahuinya jika Kejari Bangka itu sesungguhnya merupakan intansi vertikal atau memiliki pos anggaran tersendiri dan bukan merupakan intansi di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten Bangka.

“Terlebih ini jumlah dana hibah yang digelontorkan itu tak sedikit yakni mencapai angka Rp 8 miliar lebih. Padahal intansi itu kan (Kejari Bangka — red) punya pos anggaran tersendiri,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya jika kondisinya seperti itu maka dikhawatirkanya akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pihak Kejari Bangka memdapat bantuan hibah pembangunan gedung baru kantor Kejari setempat..

Nanti persepsi masyarakat malah negatif terkait independensi institusi Kejari Bangka dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bangka,” tegas Hadi.

Selain itu menurutnya pihak Pemkab Bangka pun terkesan mengabaikan hal yang menjadi prioritas kebutuhan di daerah sendiri, terlebih masih banyak desa-desa perlu sentuhan pembangunan oleh pemkab Bangka.

“Dana hibah sebesar itu bisa pula dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di desa-desa wilayah Bangka. Lantas apa yang menjadi dasar pertimbangan pihak pemkab Bangka memberikan hibah sebesar itu?,” ucapnya.

Selain itu pemda Bangka terkesan tidak melihat kondisi dan kemampuan anggaran yang diprioritaskan kepada rakyat yang hingga kini belum sejahtera, baik secara ekonomi maupun kondisi infrastruktur.

Sebaliknya menurut Hadi, mekanisme dan tata cara pengusulan kegiatan pembangunan untuk instansi vertikal semestinya bukan dibebankan pada anggaran daerah, karena telah dianggarkan melalui APBN.

“Berbeda ketika dalam kondisi darurat, mungkin hal ini masih bisa dipertimbangkan pengusulannya,” tegas Hadi.

Sayangnya bupati Bangka, Mulkan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat justru tak ada jawaban guna dikonfirmasi perihal alasan pihak pemkab Bangka memberikan bantuan dana hibah kepada Kejari Bangka untuk kepentingan pembangunan gedung Kejari setempat senilai Rp 8 M lebih.

Hal serupa pula saat reporter media ini mencoba menghubungi Plt Kadis PIU Kabupaten Bangka, Herdi melalui pesan singkat (WA) namun yang bersangkutan tidak menjawab meski pesan terbaca.

Sementara itu pimpinan Kejari Bangka, Rielke Jeffry Huwae SH MH dirinya tak menampik jika proyek pembangunan gedung baru Kejari Bangka saat ini menggunakan dana yang bersumber dari dana hibah APBD Pemkab Bangka.

“Betul. Tapi bukan dana hibah. Artinya bukan uang yang dihibahkan. Tapi Pemda yang membangun gedungnya. Nanti setelah selesai baru gedung tersebut yang dihibahkan,” kata Jefry dalam pesan singkat (whatsapp/WA) diterima reporter spotberita.com, Senin (18/5/2020) sore.

Begitu pula saat disinggung soal rencana pembangunan gedung baru kantornya itu sebelumnya berawal dari pengajuan pihaknya kepada pemda Kabupaten Bangka.

“Proposal pengajuan tersebut sudah diajukan dari tahun 2018. Akan tetapi tidak terlaksana karena pada tahun anggaran 2019, Pemda memberikan hibah dalam bentuk uang. Karena itu Kejari menolak krn tidak sesuai dengan mekanisme hibah di Kejaksaan RI,” terangnya.

Lanjutnya, oleh karena itu oleh pihaknya diajukan lagi pada tahun 2019 untuk masuk dalam APBD Pemkab Bangka tahun 2020 namun dalam bentuk hibah Barang (gedung–red),” terangnya.

Sekedar diketahui, terkait proyek pembangunan gedung baru kantor Kejari Bangka awalnya saja sempat terjadi permasalahan bahkan terkesan ganjil, hal itu lantaran dalam proses pelaksanaan lelang proyek tersebut justru dua kali gagal.

Namun ironisnya, pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung Kejari Bangka saat ini diduga dilakukan secara penunjukan langsung. (Ian)

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close