Bangka

Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Indonesia  Jeanny : Harus Ada Perubahan Mindset Dan Revolusi Mental

Foto : Ketua tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, Jeanny HV Hutauruk SE MM Ak CA saat menyampaikan materi di hadapan para hakim se-Bangka Belitung. (Baim)

BANGKA,SpotBerita — Reformasi Birokrasi (RB) sampai saat ini terus diupayakan setiap institusi atau lembaga negara, hal itu bertujuan menuju wilayah bebas korupsi (WBK) & birokrasi bersih melayani (WBBM).

Namun upaya tersebut tentunya harus diikuti dengan pemahaman dan sikap serius dalam upaya mewujudkan tata kelola yang bersih dan baik, oleh karenanya pihak Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, Selasa (19/3/2019) menggelar kegiatan pendalaman materi reformasi birokrasi & zona integritas.

Kegiatan ini diikuti oleh para hakim, panitera termasuk jajarannya di lingkungan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung bertempat di aula gedung Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung.


Foto : Jeanny AV Hutauruk SE MM Ak CA pose berjabatan tangan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kornelis Sianturi SH MH sebagai komitmen bersama mewujudkan institusi peradilan di Bangka Belitung siap mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi & wilayah birokrasi bersih melayani. (Baim)

Dalam kegiatan ini pun selaku narasumber yakni Jeanny HV Hutauruk SE MM Ak CA bersama timnya. Materi yang disampaikan kali ini yakni seputar pemahaman reformasi birokrasi & akreditasi serta penerapannya khususnya di lingkungan lembaga peradilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya refornasi birokrasi termasuk akreditasi dalam hal mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) perlu komitmen bersama khususnya seluruh personil atau pegawai di ruang lingkup lembaga peradilan selain para hakim.


Foto : Saat menyampaikan materi, Jeanny HV Hutauruk SE MM Ak CA kerap diselingi tanya jawab dengan para hakim, bahkan tak jarang pula ia pun menyelingi dengan canda. (Baim)

Tak cuma itu, sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Militer Tata Usaha Negara MA RI ini mengingatkan khususnya kepada para hakim yang hadir saat kegiatan pendalaman materi reformasi birokrasi agar dalam memutuskan suatu perkara berpedoman yang berlaku.

“Hakim itu independen dan gak boleh semua orang intervensi. Saya katakan siapa yang intervensi?, saya tanya siapa yang intervensi putusan para yang mulia (para hakim — red)?, enggak ada kan?, tapi prosesnya apa sudah akuntabel (acountable — red) belum?,” ujarnya.

Namun, ada hal penting yang mesti dijadikan pedoman dalam hal adiministratif tentunya mutlak diimbangi para hakim dalam melaksanakan tugasnya atau profesinya sebagai perwakilan Tuhan di dunia yakni memperhatikan sisi kecepatan (Cepat) dalam melaksanakan proses sidang suatu perkara, efisiensi biaya yang ringan (Biaya) serta memperhatikan lamanya proses penyelesaian suatu perkara (Waktu).

“Ini bisa dicapai karena apa? Ini perintah RB (Reformasi Birokrasi — red). Cepat itu apa? E-Governance! dan biaya ringan itu apa? Jadi enggak perlu ribet karena saat ini telah ada pelayanan terpadu satu pintu,” terangnya.


Foto : Jeanny AV Hutauruk SE MM Ak CA tampak energik & bersemangat tatkala memberikan materi. (Baim)

Meski dalam penyampaian materi pendalaman reformasi birokrasi di lingkungan lembaga peradilan terkesan serius menyimak, namun para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung termasuk panitera pengadilan se-provinsi Bangka Belitung sesekali sempat tersenyum atau tertawa lantaran Jeanny selaku narasumber kerap menyelingi penyampaian materi dengan canda.

Tetapi lagi-lagi Jeanny mengingatkan kembali, tak cuma ditujukan kepada para hakim namun ia pun mengingatkan pihak panitera di tiap-tiap pengadilan di Indonesia ini termasuk di provinsi Bangka Belitung untuk tetap konsisten mewujudkan di lingkungan lembaga peradilan setempat dalam zona integritas WBK & WBBM atau tidak sesekali memberikan ‘peluang’ untuk hal-hal dianggapnya tindakan pelanggaran.

“KPTSP (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu — red) akan berjalan efektif jikalau semua jendela tertutup!.,” pesan mantan pegawai Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) ini.

Oleh karenanya reformasi birokrasi bisa diwujudkan jika ada komitmen perubahan mindset tapi revolusi mental secara besar-besaran pasif atau serempak!,” tegasnya.


Foto : Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kornelis Sianturi SH MH

Begitu pula untuk mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu menurutnya lagi mesti berpedoman kepada koridor yang berlaku pula.

“Untuk mewujudkan Good Governance itu apa? perlu ada TARIF yakni Transfaran, Acountable, Responsible, Independence dan Fairnes,” terangnya.

Di sela-sela waktu rehat kegiatan pendalaman reformasi birokrasi ini, Jeanny di hadapan wartawan sempat mengungkapkan jika di negara Indonesia sendiri menurutnya saat ini hanya sebagian saja lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi (PTUN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi.

Sejumlah lembaga peradilan yang dianggap berhasil dalam penerapan zona integritas WBK & WBBM yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Lubuk Pakam Sumatera Utara, Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Ilmil Jakarta, Ilmil Madiun & PTUN Tanjung Pinang Batam.

Dalam kesempatan sama, ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kornelis Sianturi SH MH berharap lembaga peradilan yang ada dalam wilayah Bangka Belitung ini segera mendapatkan akreditasi zona integritas WBK & WBBM.


Foto : Humas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Lian Sibarani SH MH. (Baim)

Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Lian Sibarani SH MH menambahkan jika giat pembinaan dan sosialisasi Zona Integritas (ZI) oleh Tim RB/ZI Mahkamah Agung RI, Selasa (19/3/2019) hingga Rabu (20/3/2019).

Selanjutnya, di gedung Pengadilan Tinggi setempat rencananya, Kamis (21/3/2019) nanti akan dilaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM.

“Pada saat acara pencanangan nanti akan dihadiri Forkopinda tingkat I ternasuk bapak gubernur Bangka Belitung,” ujarnya.

Tak cuma itu, bahkan dalam pekan ini pun atau pada tanggal 22 Maret 2019 nanti, pukul 07.30 WIB di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan digelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama.
“Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia — red) ke-66 dengan Tema IKAHI Berkomitmen Menegakkan Integritas Hakim dalam Peradilan Modern,” terangnya saat ditemui reporter spotberita.com di gedung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Selasa (19/3/2019). (Baim)
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close