Bangka Barat

Soal Penertiban Dinilai Lamban, Ini Kata Satpol PP Pemkab Babar

Foto : Ilustrasi hiburan karoke. (net)

BANGKABARAT,SpotBerita — Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola karaoke bisa bermacam-macam, mulai tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar tata ruang, penyalahgunaan izin, termasuk pelanggaran jam operasional dan penjualan miras beralkohol.

Dalam pantauan wartawan, Jumat (3/7/2020) di seputaran Parittiga Jebus Bangka Barat setidaknya ada dua atau tiga tempat yang diketahui merupakan sarana hiburan yang menyediakan fasilitas hiburan mencekik mick alias karaoke.

Mirisnya, diantara tempat tadi selain dikenal sebagai sarana hiburan, namun kadang juga dibumbui dengan adanya aktivitas yang pastinya melanggar perda setempat. Seperti mangkalnya wanita penghibur, tersedianya miras beralkohol, ataupun malah tak memiliki izin resmi.

Menurut Kasatpol PP Pemkab Bangka Barat, Darta, melalui Kabid Gakda Satpol PP Pemkab Bangka Barat, Des Kurniawan saat dikonfirmasi tentang keberadaan karaoke serta beberapa tempat yang diduga menjadi ajang kumpul muda-mudi dan berpotensi jadi benih maksiat, Ia menegaskan pihaknya kadang dihadapkan pada dilema, di satu sisi harus tegakkan aturan namun di sisi lainnya, sebenarnya ada kewenangan tertentu yang sulit untuk dilampaui.

“Bukan kita menolak atau tidak mendengarkan aspirasi atau keluhan warga bang, kita bisa nilai itu melanggar, tapi kadang kita juga dilema. Beda halnya kalau regulasinya mendukung, misalnya kita langsung dapat order dengan adanya surat Bupati, nah itu kita bisa langsung aksi,” kata dia siang ini.

Kabid Gakda sebut, dalam salah satu contoh nyata adalah soal penertiban tambang ilegal di seputaran. Parittiga Jebus Bangka Barat. Dimana menurut dia, kesan yang diperolehnya setidaknya warga mengira jika sudah dilapor ke pihaknya maka permasalahan TI ilegal akan beres.

“Kan suka miris jadinya, misal tambang ilegal di laut, perda apa yang dilanggar? Beda jika soal penertiban PKL, tempat perjudian ataupun tempat yang diduga tidak berizin lengkap. Kita juga peduli dengan laporan warga, tapi memang ada regulasi atau aturan yang harus memback-up. Pernah ada satu kejadian, anak buah saya akibat adakan giat penertiban tambang sampai diperiksa hingga jam dua pagi,” urai dia.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rosdjumiati, SE, ketika dikonfirmasi awak media belum bersedia merespon panggilan telepon serta pesan whatsapp dan akan terus diupayakan. (Lukman)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close