Foto : Lokasi tambak udang di wilayah Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. (Lukman)

PANGKALPINANG,SpotBerita — Peran pengusaha dalam menggerakkan potensi suatu daerah dinilai sangat signifikan. Mulai dari penyerapan tenaga kerja setempat, multiplier efek sektor usaha kecil atau mikro warga setempat, hingga yang banyak diincar oleh pemda setempat adalah soal PAD tentunya, Senin, (13/7/2020).

Namun demikian, dalam penelusuran reporter media spotberita.com Mei 2020 kemarin, ada beberapa tempat di sepanjang pesisir desa Romodong Belinyu Kabupaten Bangka ditemukan atau diduga indikasi ketidakjelasan perizinan dari tempat usaha tambak yang dikelola.

“Bosnya sedang ke Jakarta pak, coba tanya sama yang pakai topi tuh di camp,” ucap seorang pekerja sembari menunjuk sesosok pria di bangunan semi permanen saat ditemui di lokasi.

Ketika disambangi reporter media ini, pria tersebut serta merta langsung berucap,” Kita sudah ada izin dari Kadus sini bang, perizinan lengkap mulai dari kementerian dan kalau jelasnya coba saya telepon boss saya,” katanya saat ditanyakan pihak media.

Yang lainnya adalah, masih di kawasan desa Romodong Belinyu Kabupaten Bangka, ada salah satu perusahaan yang justru mendapatkan izin resmi dan lengkap dari otoritas setempat. Media sempat melakukan wawancara pada Juni 2020 yang lalu.

“Kalau kami izinnya lengkap pak, dari hulu hingga hilir. Bahkan untuk Amdal kami juga punya, jadi perizinan kami tidak ada masalah,” kata pemilik usaha tambak yang dikenal sebagai salah satu pengusaha di Kota Sungailiat pada kesempatan makan siang di resto dekat Mapolres Bangka.

Foto :  Kantor Gakkum KLHK wilayah III Bangka Belitung terletak di daerah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. (Lukman)

Sementara itu, dalam sesi wawancara dengan Kepala Seksi PPNS Gakkum Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah III Sumatera, Hariyanto, SH Mhum, saat diberikan informasi soal adanya dugaan penyerobotan area di kawasan Hutan Lindung Pantai. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut diakuinya justru baru diketahui pihaknya. Namun Sesuai UU 23/2014 tentang Pemda pada dasarnya kewenangan pengelolaan hutan termasuk pengamanan sudah ada pembagiannya antara pusat dan daerah sehingga tidak menjadi seluruhnya merupakan tugas pihaknya.

“Untuk penegakan hukum pemangku wilayah tentu yang dikedepankan, kecuali pemangku tidak sanggup untuk melaksanakannya bisa minta bantuan baik kepada GAKKUM atau Kepolisian, atau secara bersama sama dikolaborasikan penanganannya.

Kata Hariyanto, semua itu agar tidak terjadi tumpang tindih penanganannya, tapi jika tidak ditangani. Pihaknya akan segera merespon cepat. “(Dan) jika kami yang menangani kemungkinan akan kita jerat dengan UU 32 tahun 2009 tentang UPPLH,” tegasnya.

Tak hanya itu, di kesempatan tadi media mengerucutkan pertanyaan soal ancaman pidana bagi para pelanggar kedua UU tadi, serta apa saja pasal yang bisa dikenakan pada para pelaku dugaan perusakan lingkungan hidup.

“Dimana dalam Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” tutupnya. (Lukman)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.