hukum & kriminalitas

Tiga Kali Sidang Sang Direktur Mineral Tambang Tanpa Pengacara

Foto : Direktur PT Indorec Sejahtera, Ho Aprianto alias Antoni saat hadir di persidangannya, Senin (11/3/2019) di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB. Tampak Antoni saat sidang menggunakan baju kaos warna biru. (Yanto)

PANGKALPINANG,SpotBerita – Hingga dalam persidangan ketiga, terdakwa Ho Aprianto alias Antoni terlihat tanpa didampingi penasihat hukumnya atau pengacara.

Hal tersebut terlihat saat sidang yang digelar, Senin (11/3/2019) di gedung Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB, terdakwa (Antoni) hadir dalam ruang sidang Tirta tanpa ada pengacara di duduk sebelahnya.

Sidang lanjutan kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) cuma menghadirkan seorang saksi tak lain aparatur sipil negara (ASN) asal Dinas Pertambangan & Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Surono.

Sidang berkas perkara direktur PT Indorec Sejahtera (Antoni) kali ini terbilang cukup ramai para pengunjung sidang termasuk para pewarta dari berbagai media massa (online, cetak & elektronik) atau serupa saat sidang perdana di pengadilan setempat.

Sementara selaku pimpinan majelis hakim yang menyidang perkara ini yakni Corry Oktarina SH MH beranggotakan dua orang majelis hakim lainnya, Iwan Gunawan SH MH & Hotma EP Sipahutar SH MH, sedangkan selaku JPU yang hadir saat persidangan yakni Hidayanti SH.

ASN ini saat dipersidangan kerap dicecar beragam pertanyaan antara ditanya soal perijinan atau ijjn prinsip yang meliputi Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) termasuk pertanyaan seputar aturan pengolahan & pemurnian mineral tambang.

Namun saat di persidangan, Surono kerapkali menjawab jika dirinya tak tahu-menahu soal perijinan yang ditanyakan oleh majelis hakim tersebut. Sebaliknya, Surono saat itu hanya dapat menerangkan jika dirinya mengetahui seputar proses pengolahan mineral tambang.

“Kalau kegiatan uji coba itu apakah sebelum atau setelah ada alat?,” tanya hakim bernama Hotma EP Sipahutar.
Surono pun menerangkan jika suatu kegiatan uji coba bahan mineral tambang itu tentunya lebih awal suatu pabrik yang melakukan pengolahan mineral tambang mesti memiliki peralatan khusus.

Begitu pula saat ditanya seputar aturan atau ketentuan dalam hal batasan atau standar quantity pengolahan bahan mineral tambang oleh majelis hakim justru menurutnya hal itu sama sekali tidak ada ketentuannya.

Sidang kali ini terbilang relatif singkat, selanjutnya pimpinan majelis hakim pun akhirnya menutup kegiatan sidang dan menetapkan jadwal sidang perkara mineral tambang itu, 14 Maret 2019 nanti.

Perlu diketahui, perkara dugaan penyimpangan perijinan pengolahan mineral tambang ini oleh PT Indorec Sejahtera hingga melibatkan Ho Aprianto alias Antoni dan kini terseret di meja hijau berawal dari pengungkapan yang dilakukan oleh tim Subdit Tipiter Direktorat Reserse & Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kep Bangka Belitung.

Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh pihak Polda Kep Bangka Belitung beberapa waktu kepada pewarta disebutkan pengungkapan kasus ini bermula saa tim Polda Kep Bangka Belitung melakukan penggerebekan pabrik PT Indorec Sejahtera yang berdomisili di lingkungan Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Rabu (12/9/2018).

Saat dilakukan penggeledahan di pabrik itu, tim Polda Kep Bangka Belitung berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa sejumlah mineral tambang yakni monazite, zirkon & elminite total sebanyak 1109 ton.

Bahkan saat dilakukan penyelidikan lebih dalam diketahui pula jika perusahaan tersebut (PT Indorec Sejahtera) cuma mengantongi
akta pendirian dan perubahan perusahaan, SITU, SIUP,TDP, surat izin gangguan, ijin lokasi dari tata ruang termasuk LKPM.

Selain itu, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh tim Polda Kep Bangka Belitung terhadap dokumen dan lokasi jika PT Indorec Sejahtera hingga saat ini belum memiliki perizinan berupa nota Kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP yang telah memiliki sertifikat Clean and Clear dan perizinan berupa IUP OP Khusus untuk pengolahan /pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur Bangka Belitung.

Terkait persoalan itu, PT Indorec Sejahtera ini oleh pihak kepollisian dianggap telah melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan & Minerba. (Yanto)
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close