APAK Jawa Barat Bersama Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang Gerudug Kantor Gubernur Terkait Penutupan Tambang.
Spotberita – Jabar. Kegiatan aksi menggugat kebijakan Gubernur Jawa Barat pengelolaan tambang antara visi Jawa Barat istimewa dan tergerusnya kepercayaan pengusaha terhadap pembangunan berkelanjutan.
Aliansi pemuda anti korupsi apa Jawa Barat hadir bersama dengan perkumpulan penghimpunan organ rakyat Indonesia dan juga gerakan peduli pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk juga asosiasi transporter tambang Nusantara bersama sbni dewan pimpinan daerah provinsi Jawa Barat.
Yadi Suryadi Ketua APAK sampaikan bahwa kita tidak mengharapkan asda sebagai peredam dan kita ini dalam negara demokrasi sehingga minta disampaikan bahwa dalam bermedsos beliau (kdm) selalu sampaikan edukasi demokrasi dan ketika bermedos pada masyarakat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
Yadi ketua APAK sampaikan KDM harus sering lakukan edukasi demokrasi dan ada temuan di ESDM banyak korupsi yang kami awasi dan harus dibersihkan semua.
Aksi yang tadinya dimulai dengan damai setelah sekian lama tidak ditanggapi akhirnya para pendemo akan mencoba masuk melalui pintu gerbang dengan dump truck yang akan mundur masuk merusak gerbang.
Asisten dua bidang perekonomian provinsi Jawa Barat hadir untuk menerima audiensi yang dilakukan oleh para pendemo dan di mana beliau akan mencoba untuk memberikan bantuan jawaban dan melakukan penerimaan terhadap para pendemo yang ingin menyuarakan aspirasinya.
Gubernur diinfokan hari ini berada di Jakarta dan fasikda sedang mendemo dan juga dengan BPS provinsi Jawa Barat.
Kaitan subtansi moratorium yang terlalu lama dan sudah dilakukan diskusi dengan 3 perguruan tinggi dan gubernur lakukan evaluasi terhadap yang berikan atau tidak.
Ada 33 tambang yang ada kita temukan 23 diantaranya ada indikasi melebar dari wilayah tambangnya dan kita akan lakukan pengecekan di lapangan.
Penambang sudah melakukan hal yang benar dan kebijakan KDM ambil sendiri dan itu membuat masyarakat lumpuh secara ekonomi.
Pergub revisi ada di beliau tetapi review ulang Pergub 11 akan dilakukan dan diminta konfirmasi KDM dan hari ini minta kepastian.
Asda 2 tidak bisa ambil keputusan dan hanya menerima usulan-usulan yang ada sehingga harus dikelompokkan kepada Gubernur Jawa Barat.
9 M sudah diturunkan dan Target 12.000 KK dimana tahap pertama dan dari pendemo bahwa di lapangan tidak sesuai dengan di lapangan.
A. Firdali sampaikan bahwa 3 kecamatan yang 15.000 KK tidak teralisasi sepenuhnya dan akhirnya menolak bansos dan kapan tambang dibuka kembali dimana 28 perusahaan tambang tutup dan sebabkan phk masal intinya minta yang legal dibuka kembali dan yang ilegal silahkan cabut izinnya.
Pendemo sepakat tidak mendukung penambangan ilegal dan kalau ada yang ilegal segera Diurus perizinan dan tata ruang yang telah ditetapkan dirubah dan ini Indonesia yang penting dari Gubernur kapan Tambang bisa diizinkan dibuka kembali, paparnya.
[Spotberita/redaksi]
