Muker Musyawarah Kerja Nasional ke 2 Himpuh dan 12 tahun himpuh travel mart di trans luxury Hotel Bandung.
Spotberita – Jabar.Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) adalah organisasi berbadan hukum yang menghimpun sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dilaksanakan the trans luxury hotel Bandung tanggal 26 dan 27 Januari 2026 menghadirkan travel hotel, agent dan asuransi serta produk produk syariah .
Total peserta muker kali ini terdiri dari 300 Penyelenggara umrah dan Haji dengan skala nasional dimana Himpuh beralamat pusat di graha Himpuh Jl. Asem baris raya 125 tebet Jakarta Indonesia .
Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) saat ini adalah Muhammad Firman Taufik. terpilih secara demokratis untuk memimpin HIMPUH pada periode 2024-2028,
Ketua HIMPUH Muhammad firman Taufik sampaikan kinerja pengurus 1 tahun ke belakang dan kemudian menciptakan program kerja 1 tahun ke depan kami pada pengurus ini adalah dalam masa bakti pertengahan karena kurang lebih di akhir 2027 kami selesai bertugas dan akan mencari nanti pengganti ketua yang baru .
Anggota HIMPUH sendiri berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia kecuali kami tidak punya anggota di wilayah Papua Barat dan di Maluku Utara namun disisanya seluruh provinsi kami punya terdiri dari 467 perusahaan 246 adalah penyelenggara ibadah haji khusus dan 222 lainnya penyelenggara ibadah umroh dan ada satu calon penyelenggara umroh yang masih berstatus dpw, pungkasnya.
Menteri Haji dan Umrah KH. M. Irfan Yusuf Hadir dalam acara dengan sambutannya beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama tentu paradigma baru kementerian haji dan umroh kementerian seperti berbedanya bapak-bapak sekalian melihat saya saya ini bapak kalian berbeda dengan bapak yang dulu mungkin bapak yang dulu terlalu baik semua permintaan arahnya dituruti sementara bapak yang ini jangan dulu Kita lihat aturannya dulu.
Kemarin ketika pelunasan hari pertama kedua ketiga keempat jamaah haji khusus lambat sekali perkembangan ini bapak katanya karena diharuskan selama ini kita harus samakan antara jamaah reguler dan jamaah khusus terkait dengan persyaratan-persyaratannya bukan cuman kita yang minta tapi permintaan dari pemerintah Saudi arabia itu harus itu kesehatan itu wajib dan saya sepakat dengan mereka mereka mengatakan yang mulia menteri proses gaji kita ini dilihat di seluruh dunia kata menteri haji Saudi dan saya tidak ingin Mereka melihat kita prestasi sebagai ladang kematian di padang Arafah.
Kemudian ketika minta dia nggak tahu yang minta belum mencantumkan nomor paspor kita bilang no way ditawar lagi nggak perlu paksa nya bikin paspor jauh-jauh kita tahu semua hasilnya orang desa pak yaitu tinggal di kecamatan sehari jadi bisa tentu dengan tarif berbeda-beda jadi untuk alasan yang tidak masuk akal kita enggak mau tapi yang masih memungkinkan seperti itu kesehatan ditunda oke karena kita tidak mau disalahkan
Semua komponen masuk termasuk BPK dan KPK dimana berdasarkan perintah presiden agar pengaturan umrah Haji baik dan semua legal serta transparan termasuk membagi kuota berdasarkan antrean walaupun kami tahu pasti ada gejolak atas kebijakan kami, pungkasnya.
[Spotberita/redaksi]
