sekda Propinsi Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., mewakili Gubernur terima audiensi masyarakat.
Spotberita- Jabar . Buntu dari aksi hari jumat minggu lalu telah mendapat kesempatan untuk audiensi dalam menerima aspirasi dari masyarakat cigudeg, parung panjang dan rumpin serta komunitas transportasi Jabar.
Dihadiri oleh sekda Propinsi Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., GPPSDA-LH ( Gerakan Peduli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) terkait baik pertambangan dan yang lainnya termasuk kesbangpol
Setelah disampaikan tuntutan maka ada hal yang diminta antara lain sudah timbul kelaparan masyarakat yang saat ini karena penutupan tambang sangat terdampak.
Asep dari cigudeg sampaikan keluhan karena beliau salah satu pemilik jasa transportasi sehingga dengan adanya penutupan tambang sekarang miris karena jumlah truk 2.879 yang beroperasi disana .
Masyarakat pemilik truk rata rata pendidikan menengah kebawah dan disana yang punya truk itu pribumi 1.223 parung panjang saja dan semua karena ingin mensejahterakan keluarga masing masing bukan karena pemilik luar.
Sulihati dari Rengasjajar dimana sampaikan bahwa hidup masyarakat tergantung dari hasil pertambangan disana bahwa kami adalah pelaku manfaat dari tambang daerah kami sehingga ekonomi daerah kami bisa hidup.
Manfaat perusahaan tambang sudah membangun masjid megah serta madrasah mereka bangun dan termasuk honor pengajar mereka bantu bayar serta dengan penutupan ini mereka sudah berhenti belajar dan mengajar sejak 3 bulan lalu.
H.Sahroni dari Subang mendukung kebijakan Jawa Barat tetapi hal yang ada bahwa kebijakan ada yang tidak enaknya termasuk penutupan tambang dengan berbagai kajian yang telah disampaikan DLH dan Dishub juga jangan hanya melihat dari kecelakaan saja termasuk merusak jalan dimana PSN kemungkinan besar Pemprop juga terlibat , paparnya.
Khusus di Subang belum ada ijin kecuali pt global tetapi juga terkendali ijin juga terkendali karena moratorium kemaren.
kalau memang di Subang ada dampak kalau ada galian bisa jadi gempa dan lainnya silahkan tutup semua
Kami datang kesini untuk membantu jabar dan ada 27 tambang ilegal kalau ditarik pajaknya maka akan bisa bantu pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana di Subang sehingga silahkan bisa lakukan kunjungan ke Subang.
Sekda propinsi sampaikan terima kasih atas apa yang dipaparkan kami hargai pandangan bapak dan ibu harus kami ayomi dan dalam praktek menang tidak semua terlayani dan kami hargai.
Jabar sangat kompleks dimana kami berupaya seadil mungkin membina dan mengelola masyarakat dimana 21 terdampak di gunung kuda dan kami lihat keseluruhan dan yang jelas kita mau buat jabar istimewa dengan kesejahteraan buat semua itu konsen pa Gubernur.
Fokus kami membahagiakan masyarakat jabar dan persoalan kami tidak boleh menutup mata tetapi harus melihat anak cucu kita kedepan bukan hanya untuk hari ini saja terkait alih fungsi lahan.
Sekali lagi bahwa 5.7 juta ekonomi Jawa barat baik baik saja data dari BPS 5.85 % pertumbuhan ekonomi jabar baik dan kita propinsi penduduk terbanyak di Indonesia.
Pembangunan jabar on the track dan pengangguran juga turun serta kemiskinan dan 96.8 T masuk investasi naik 30 % dari tahun lalu dan secara umum kami akan sampaikan dan inspektorat kami terbaik dengan mencegah mengurangi korupsi .
Saya akan laporkan mulai saat ini kadis mana/ asn mana yang main politik uang akan kami proses silahkan hubungi kami.
Pasal 33 UUD tambang untuk kesejahteraan rakyat bukan perorangan sehingga saya 35 tahun di birokrasi belum ada yang seberat ini dan kami terus dievaluasi termasuk tambang dimana kami hentikan sementara yang punya ijin kecuali tidak punya ijin itu tidak bisa dilanjutkan dan kami akan buat dengan empiris bukan emosional.
Kami juga memanfaatkan momentum ini dan kami sedang persiapkan data untuk masalah tambang parung panjang harus secara keilmuan dipaparkan nanti.
Berikan kesempatan kami evaluasi dengan data empiris dan kami minta data dari dinas terkait dengan sistemik dan perlu waktu karena keputusan akhir di pa Gubernur.
Kalau tidak puas ada temuan silahkan laporkan dengan data karena kita negara hukum dimana hukum tertinggi adalah kepentingan bersama dengan mengorbankan pihak lain dimana musyawarah jadi solusi dengan adanya analisa tambang dan penyaluran csr perusahaan sehingga hari ini kedepan Jawa barat harus tertib karena bisa hancur kalau tidak ditata, paparnya.
Budi dari GPPSDA- LH sampaikan bahwa intinya pihak pemprop dan terkait silahkan datang ke lokasi dan introspeksi kedalaman.
Evaluasi setahun sekali tidak cukup baiknya sebulan 3 kali agar selalu terupdate apa yang ada di lapangan.
Terakhir kita akan menunggu solusi dari pemprop untuk kita kabarin pada masyarakat penambang yang terdampak akan solusi yang akan diberikan pemprop jabar, pungkasnya.
[ Spotberita/ redaksi]
