Diskusi Publik Pilkada Ditangan DPRD hadirkan Rafael Situmorang (PDIP) Usman Kusmana (Gerindra) dan Herdi Ardia dari komisioner KPU
Spotberita – Jabar. Pilkada di tangan DPRD menjadi perbincangan yang hangat dimasyakat sampai ke diskusi yang dilaksanakan di gedung Indonesia Menggugat , selasa ( 20/01/26).
PMII laksanakan diskusi publik pilkada ditangan DPRD ikhtiar efisiensi atau pengeboran dalam rakyat dihadiri oleh kader PMII dan Partai serta komisioner KPU.
Herdi Ardia ,S.Pdi., M.Ap. Komisioner KPU sampaikan bahwa biaya pilkada kemaren sampai 1, 2 Triliun yang mana banyak dipakai untuk panitia adhoc yaitu PPS,PPK,KPPS dan logistik yaitu kotak suara dll.
Dengan sistem kemaren partisipasi hanya 68 % dan kita tidak bisa memastikan 100 % pemilih dan dengan sistem pemilihan melalui DPR maka akan 100% tingkat partisipasi.
Secara anggaran akan lebih ringan karena tidak ada anggaran kampanye, anggaran logistik dan biaya adhoc.
Tetapi kalau melalui pemilihan DPRD akan ada biaya kokunikasi yang besar dan resiko biaya yang harus dikeluarkan antara eksekutif dan yudikatif dan saat ini sedang kita pelajari hiruk sisi KPU.
Sisi konstituen dimana dengan sistem presidensial bukan sistem parlementer dan kalau nanti jadi maka akan jadi sistem parlementer dan itu rancu.
Saya dari sisi KPU tidak akan memihak pihak kanan dan kiri dan kalau pemilihan langsung maka tidak akan muncul pemimpin yang substansif karena akan ada konflik kepentingan nantinya.
Di negara kita ada juga yang pemilihan langsung seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh dan bagaimana dengan Papua dan Apakah kepala adat kena serangan fajar maka itu akan susah dibuktikan.
Secara kemampuan anggaran Jabar dengan APBD 30 Triliyun sebagai propinsi sangat sehat sehingga biaya pemilu akan sangat besar tetapi ada juga kab Kota yang apbd masih kecil seperti kota Banjar dimana masih jauh dari ideal termasuk Majalengka dan kabupaten tasik dimana kalau tidak dibantu apbd propinsi akan berat karena kemampuan fiskal .
Ada beberapa kab Kota juga kalau dipaksakan akan berat dan tetap akan minta dibantu oleh propinsi nantinya, paparnya.
Usman Kusmana dari Partai Gerindra ketua fraksi Gerindra Kabupaten Tasikmalaya Sampaikan dengan sistem kemaren secara faktual berapa kepala daerah kena OTT karena saat pencalonan perlu biaya yang besar contoh terbaru Madiun dan Bekasi dimana berapa ratus yang kena kpk karena banyak pelaporan berbeda antara yang dikeluarkan baik untuk APK dan jual beli suara secara politik yang transaksional. Dan sekarang ini masih wacana dan kalau saya dipilih dprd maka kpu akan dapat uang kecil beda dengan pemilihan langsung , paparnya.
Rafael Sitimorang anggota DPRD Kota dari Partai PDI Perjuangan sampaikan hak memilih dan dipilih adalah hak dasar dan negara menjamin itu dan bicara efisiensi tidak usah ada pilkada dan karena hak dasar itu kedaulatan sehingga biaya politik itu besar.
Termasuk dalam pemilihan via DPRD tidak menutup kemungkinan akan sama tetapi hak dasar itu dijamin negara.
Tugas negara adalah membuat pendidikan kita makin tinggi bukan karena pilkada langsung atau tidak dan masalah praktek korupsi kita bisa atasi dan kenapa Partai buat saksi karena ketidak perayaan pada KPU sehingga biaya jadi besar dan karenanya harus dibenahi adalah hak dasar yang harus tetap terjamin.
Penafsiran saya pilkada adalah pemilihan secara langsung dan semakin kita waktu kewaktu kita akan terus menjalankan pilkada yang baik bahkan kalau mahal kita buat e vooting dan itu di Indramayu pilkades pakai itu dan biaya lebih ringan dimana yang harus disadari adalah caranya, pungkasnya.
[Spotberita/redaksi]
